Kurangnya Fasilitas Pendidikan di Daerah Terpencil

Kurangnya Fasilitas Pendidikan di Daerah Terpencil

Di susun oleh: Laura Amanda
Minggu, 8 Desember 2019

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, dengan adanya pendidikan,kita bisa mengetahui berbagai macam informasi. Kita bisa mendapatkan pendidikan moral, kedisiplinan, agama, sosial dan masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia memang tidak ada habisnya. Berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan di suatu daerah masih sering muncul. Salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana pada sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil, seperti gedung sekolah beserta isinya, serta peralatan-peralatan sekolah yang menunjang proses belajar mengajar di suatu sekolah, atau lembaga tempat belajar.
Begitupun juga mengenai kurangnnya tenaga pengajar yang tidak profesional yang menyebabkan kurangnya waktu untuk proses pembelajaran yang mengakibatkan pendidikan di indonesia begitu minim.
Padahal apabila kita lihat dari pengertian pendidikan dia atas kita dapat menyimpulkan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar yang di lakukan dan disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya jika pendidikan disusun dengan secara urut dan rencana yang baik tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, akan tetapi dalam memanajemen sarana dan prasarana pendidikan terdapat kekurangan dalam memanajemen yaitu kurangnya sarana prsarana yang dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar dan mengajar.
Seperti halnya fasilitas yang tidak memadai yaitu gedung kelas bocor, bangku sekolah rusak maupun tidak mencukupi,
Faktanya sendiri di daerah terpencil tidak memadai mengenai sarana prasarana pedidikan,termasuk SDM nya sendiri sehingga memicu perkembangan pendidikan, dalam hal ini banyak permasalahan timbul mengenai kurangnya sarana dan prasaran pada sekolah-sekolah di daerah terpencil.
Selain itu di daerah terpencil juga masih terdapat sulitnya akses jalan dari rumah ke sekolah untuk menuntut ilmu, mereka harus rela berjalan sampai berkilometer-kilometer jauhnya. Ironisnya, mereka harus melewati sungai-sungai yang arusnya deras, ataupun naik turun pegunungan untuk dapat ke sekolah.
Maka dari itu pemerintah perlu melakukan bantuan terhadap daerah terpencil tersebut agar pendidikan dapat berkembang dan tercapai pula tujuan pendidikan tersebut dan ini juga kurangnya alokasi dana yang terhambat yaitu dalam hal banyak penyalah gunaan dana administrasi sekolah dan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga dapan turun langsung agar tau bagaimana kondisi pendidikan di daerah terpencil agar dapat melakukan pemerataan pendidikan, baik dari segi fasilitas, biaya, akses jalan dari rumah ke sekolah, pembangunan gedung sekolah yang memadai, serta mempermudah akses informasi tentang pendidikan dari perkotaan. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dapat memperoleh hak yang sama dan setara dalam bangku pendidikan.


Sumber yang di muat:
1. https://www.kompasiana.com/amp/rizkadevita/kurangnya-fasilitas-pendidikan-di-daerah-terpencil_54f5ffe8a333116a018b4723

(Rizka Defita, 18 Juni 2015)

2. https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/shoviahafsah/kurangnya-sarana-dan-prasarana-problematika-dalam-pendidikan_5859df592123bd4617cfd065

(Sofia Hasfah, 21 Desember 2016)

3. https://www.bimakini.com/2019/02/fasilitas-bagi-siswa-di-sekolah-belum-memadai/

(Redaksi Bimakini, 1 Februari 2019)

Kelangkaan BBM Premium sebabkan sebagian pengusaha SPBU rugi

Kelangkaan BBM Premium sebabkan sebagian pengusaha SPBU rugi

Di susun: Laura  Amanda

  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan temuan yang menyebabkan masyarakat di luar Jawa kesulitan mendapatkan bahan bakar jenis Premium di sejumlah SPBU, temuan BPH Migas di lapangan mengungkapkan bahwa kesulitan mendapatkan Premium baru terjadi di Riau dan Pekanbaru.
  Namun, petugas penyelidik di lapangan menyimpulkan bahwa kesulitan premium ini bukan disebabkan oleh kelangkaan, melainkan sejumlah daerah mengurangi stok serta ada juga yang memilih menjual Pertalite dari pada Premium, di karenakan BBM jenis Peemium ini adalah bahan bakar penugasan/subsidi.
  Disisi lain Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Sofyan A Djalil mengungkap "ia sudah menyetujui subsidi diberikan PT Pertamina (Persero) kepada pengusaha SPBU sebesar Rp 160 per liter", namun besaran subsidi tersebut tidak di inginkan oleh sebagian pengusaha SPBU, yaitu Rp.500 per liter untuk 54.000 kiloliter premium, yang biasa dijual dalam satu hari.
  Artinya Pertamina disini harus menyediakan Rp.
27 miliar untuk mengurangi kerugian pengusaha ataupun pemilik SPBU.
Kerugian tersebut akibat selisih harga beli premium pada 30 November yang diturunkan dari Rp. 6.000 per liter menjadi Rp. 5.500 per liter pada 1 Desember.
  Bukan juga karena alasan apapun Sofyan A Djalil menolak pemberian subsidi sebesar Rp. 27 miliar kepada pengusaha SPBU, dikarenakan beban tersebut seharusnya tidak hanya ditanggung Pertamina saja tetapi juga oleh pengusaha SPBU. Makanya ia hanya menyetujui subsidi hanya diberikan untuk jumlah premium 27.000 kiloliter saja.
  Kelangkaan Premium ini, disebabkan karena kurang lebihnya pengusaha SPBU tidak menebus BBM jenis Premium ini, karena menurutnya hasil dari anggarannya terlalu kecil. Dan disisi lain ada beberapa daerah yang hanya memilih BBM jenis Pertamax dan Pretalite karna menurut pengusaha atupun pemilik SPBU lebih sedikit menguntungkan.

Referensi sumber:
1. detikFirance
Rabu, 7 Mei 2014
https://m.detik.com
2. Yoga Hastyadi Widiartanto
Rabu, 7 Maret 2018
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com
3. Luky Pransiska Kamis, 4 Desember 2008
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com
4. Safyra Primadhyta
Selasa, 27 Maret 2018
https://m.cnnindonesia.com

Kebakaran smk teknologi assalam mengalami kerugian sebesar kurang lebih 900 juta

Di Susun Oleh: Nursheilla Dwi Rahmawati

KEBAKARAN SMK TEKNOLOGI ASSALAM MRNGALAMI KERUGIAN SEBESAR KURANG LEBIH 900 JUTA
SMK Teknologi Assalam di Jalan Industri Bumi Asih, Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi, kebakaran. Kebakaran diduga diakibatkan korsleting listrik.

Sumber api muncul dari ruangan kelas di lantai 2 SMK Teknologi Assalam pada pukul 12.30 WIB.Api menjalar hingga menghanguskan ruangan lainnya. “Kurang lebih ada 6 ruangan yang terbakar,” tuturnya.
Ruangan yang terbakar itu merupakan ruang kelas. Saat api muncul, ruang kelas dalam keadaan kosong.
"Ketika kejadian tak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar, karena sedang istirahat," "Informasi sampai sekarang tidak ada korban" ujar Dany.

Proses belajar mengajar otomatis diberhentikan. Dany tak menjelaskan barang-barang apa saja yang terbakar. Ia menyebut luas area yang terbakar sekitar 432 meter persegi.
"Kerugian kurang lebih Rp 900 juta," ujarnya.

6 unit mobil pemadam dikerahkan. Api sudah padam sejak pukul 15.00 WIB.ujar Dany.
Untuk memadamkan api di terjunkan 2 unit dari Kantor Pusat damkar Cibitung, 1 unit dari Pos damkar Pilar, 1 unit dari pos damkar pemda dan 1 unit lagi dari cikarang selatan. Api baru bisa di padam kan sekitar pukul 17.00 WIB sore tadi.

1. Isal Mawardi, 09 Oktober 2019
https://m.detik.com/news/berita/d-4739631/smk-teknologi-assalam-bekasi-kebakaran-diduga-akibat-korsleting?_ga=2.91191706.1058217241.1570751677-1027186282.1567942653
2. Budak Barito, 09 Oktober 2019
https://budakbareto.co/tujuh-ruang-kelas-smk-teknologi-assalam-cikarang-kota-hangus-terbakar/
3. Clara Maria Tjandra Dewi H, 09 oktober 2019
https://today.line.me/id/article/Kebakaran+di+Cikarang+Utara+6+Kelas+SMK+Teksas+Hangus-PpRNBl
4. Admin, 09 Oktober 2019
https://beritacikarang.com/korsleting-listrik-6-ruang-kelas-di-smk-teknologi-assalam-terbakar/

Pengertian Infrastruktur Dan Solusi Pembiayaan Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur Dan Solusi Pembiayaan Infrastruktur

Disusun oleh: Maulidina dewi
Senin, 21 Oktober 2019 | 15:31 WIB

Pengertian infrastruktur adalah semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial (misalnya bangunan, jalan, dan pasokan listrik) yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat atau perusahaan.

Pendapat lain mengatakan bahwa arti infrastruktur adalah semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, infrastruktur adalah semua fasilitas, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Infrastruktur umumnya merujuk pada pembangunan fisik untuk fasilitas umum seperti; jalan raya, bandar udara, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan limbah, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Selain itu, infrastruktur juga merujuk pada hal teknis yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti; moda transportasi, distribusi barang dan jasa, dan lain-lain.

Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat
 1.Sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan
 2.Agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik
 3.Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur
4.Bila dalam militer, istilah ini dapat pula merujuk kepada bangunan permanen dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan tersebut.

Untuk meningkatkan produktivitas perekonomian nasional dan menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, kesenjangan ketersediaan infrastruktur harus diatasi. Data Bank Dunia (2018) menunjukkan laju pertumbuhan tahunan stok barang modal publik per kapita, yang merupakan proksi dari stok infrastruktur, di Indonesia hanya sekitar 2,8 persen selama periode 2005-2015. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan stok barang modal publik di beberapa negara tetangga, seperti Vietnam (10,3 persen) dan Tiongkok (6,7 persen).

Investasi infrastruktur yang lebih tinggi dan memadai bukan hanya dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Namun juga diperlukan untuk menurunkan biaya logistik, apalagi bagi negara kepulauan yang sangat luas seperti Indonesia.

Infrastruktur yang lebih baik untuk jasa sosial dasar, seperti sanitasi dan air bersih serta kesehatan dan pendidikan, sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat miskin memperoleh akses terhadap perekonomian agar dapat memperbaiki kesejahteraan mereka.

Ketersediaan infrastruktur juga sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Visi Indonesia 2045 menekankan skenario laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi disertai pembangunan inklusif yang akan mendorong terjadinya urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota kecil dan menengah.

Bahkan, pada 2035, diperkirakan hampir 90 persen penduduk di Jawa akan tinggal di perkotaan, yang terkonsentrasi di Jakarta-Bandung.

Pembangunan proyek infrastruktur menjadi andalan pemerintahan saat ini. Tak heran bila setiap tahun anggaran untuk proyek infrastruktur selalu naik.

Salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan proyek infrastruktur adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di dalamnya terdapat pajak sebagai salah satu instrumen pendapatan pemerintah untuk mendanainya.

“Makanya, setiap kali Bu Menkeu mendatangi proyek, dia berdiri di bawah plang proyek, yang di situ selalu (dia mengatakan) bahwa proyek ini dibiayai pajak,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Orang Pribadi di kantornya.

Mengutip data Kementerian PUPR, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar 359,2 miliar dollar AS atau setara Rp 4.796,2 triliun untuk menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur pada medio 2015-2019.

Mulai dari pembangunan jaringan jalan, perumahan, infrastruktur perairan, bandara, pelabuhan, hingga energi.

Guna mewujudkannya, ada tiga sumber pendanaan yang diupayakan pemerintah yaitu lewat APBN, penugasan BUMN dan kerja sama dengan swasta.

Saat ini, APBN menempati posisi tertinggi dalam pembiayaan proyek infrastruktur yaitu 148,2 miliar dollar AS atau sekitar 41,3 persen.

Posisi berikutnya ditempati kerja sama dengan sektor swasta sebesar 131,1 miliar dollar AS atau setara 36,5 persen dan penugasan kepada BUMN sebesar 79,8 miliar dollar AS atau setara 22,2 persen.

Adapun pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 410,4 triliun di dalam APBN 2018. Dibandingkan lima tahun sebelumnya, anggaran tahun ini paling tinggi.

Pada 2013 anggaran infrastruktur hanya sebesar Rp 155,9 triliun, yang kemudian turun menjadi Rp 154,7 triliun pada 2014.

Selanjutnya, setelah pemerintahan berganti, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, anggaran naik menjadi Rp 256,1 triliun pada 2015 dan Rp 269,1 triliun pada 2016. Tahun lalu, anggaran infrastruktur kembali melonjak drastis menjadi Rp 390,2 triliun.

Dikutip dari Informasi APBN 2018 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur tahun ini dialokasikan untuk pengembangan konektivitas

“Mulai dari pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi, membangun jalur logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis,” demikian risalah Informasi APBN 2018.

Dari seluruh anggaran infrastruktur yang dialokasikan, Kementerian PUPR mendapat alokasi paling besar yaitu Rp 104,7 triliun.

Disusul Kementerian Perhubungan Rp 44,2 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp 33,9 triliun dan investasi pemerintah baik itu lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 41,5 triliun.

“Anggaran infrastruktur tumbuh 5,2 persen dari outlook 2017 untuk mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur,” tulis risalah.

Nantinya, anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan berupa pembangunan jalan baru (832 km), pembangunan jalan tol (33 km), dan pembangunan jembatan (15.373 m).

Kemudian sarana perkeretapaian (639 kmsp), pembangunan delapan bandara baru, teknologi informasi dan komunikasi berupa pembangunan 100 desa broadband terpadu, dan 380 BTS di daerah blankspot.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya akan dibangun 13.405 unit rumah susun, dan 174.300 bantuan stimulan.

Pentingnya pajak bagi menunjang proyek infrastruktur juga diungkapkan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan. Menurut dia, lebih dari 70 persen sumber pendapatan negara bersumber dari pajak.

Mengutip Informasi APBN 2018, pendapatan dalam negeri yang bersumber dari pajak, diproyeksikan naik 109,9 triliun tahun ini. Bila pada 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun, tahun ini ditargetkan dapat tumbuh menjadi Rp 1.618,1 triliun.

“Dan sebagian besar (pendapatan dari pajak) itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ini semua menyadarkan, bagaiman pentingnya pajak,” kata Robert.

Robert bersyukur, dalam tiga tahun terakhir kesadaran masyarakat terhadap pajak semakin meningkat.

Sumber referensi:
1.Dani Prabowo, 20 Maret 2018 (OTK Keuangan)
https://properti.kompas.com/read/2018/03/20/172534321/pembiayaan-infrastruktur-tak-hanya-dari-pajak?amp=1&page=2
2. Anton H.Gunawan, 14 September 2019(OTK keuangan)
https://katadata.co.id/opini/2019/09/14/solusi-pembiayaan-infrastruktur
3.Indharto
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
4.https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-infrastruktur.html

Manfaat Jalan Tol Dan Tol Pertama di Provinsi Ibu Kota Baru Bertarif Rp 1.000 Per Kilometer

Manfaat Jalan Tol Dan Tol Pertama di Provinsi Ibu Kota Baru Bertarif Rp 1.000 Per Kilometer

Disusun oleh: Maulidina dewi
Minggu, 20 Oktober 2019 | 12.58 WIB

Jalan tol merupakan jalan khusus bagi transportasi tertentu yang dapat melaluinya. Jalan tol itu sendiri memiliki kriteria, yaitu dikhususkan bagi kendaraan atau transportasi yang memiliki sumbu lebih dari dua atau tidak dapat kurang dari dua. Misalnya saja mobil, truk, bus, dan lain sebagainya, asalkan tetap memenuhi kriteria khusus tersebut.

Tujuan adanya jalan tol yaitu sebagai:
•Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang
•Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
•Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.
•Meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.

Adapun manfaat dari jalan tol yaitu:
1. Melancarkan Lalu Lintas
Seperti sebutannya untuk jalan tol itu sendiri, yaitu jalan bebas hambatan, yang artinya jalan tol memiliki fungsi khusus dalam memperlancar lalu lintas.

2. Mempersingkat Waktu
Selain itu, jalan tol juga memiliki fungsi lanjutan yaitu mempersingkat waktu karena jarak tempuh yang harus dilalui pengendara transportasi semakin singkat dengan jalan tanpa hambatan yang akan semakin mempercepat waktu tempuh tersebut. Jadi, transportasi akan lebih dipermudah dan terbantu karena adanya jalan tol tersebut.

3. Memajukan Daerah Berkembang
tarik tersendiri bagi masyarakat serta para pendatang untuk ikut serta memajukan, Bahkan memanjakan diri ke daerah berkembang tersebut.

4. Meningkatkan Kualitas Ekonomi
Dengan adanya jalan tol, maka akan sangat terbantu pula pelaksanaan roda ekonomi agar semakin berkembang, bahkan kian pesat.

5. Pemerataan Pembangunan
Yang menjadi landasan atau dasar mengenai pemerataan pembangunan tentu saja soal langkah atau upaya pemerintah dalam mencari jalan keluar atau solusi yang akan dapat memberikan peningkatan kualitas pembangunan.

6.Hemat Biaya Operasi Kendaraan (BOK)
Dengan adanya keuntungan yang didasari dari penghematan biaya operasi kendaraan, maka akan lebih mengarah pada tingkat “simbiosis mutualisme” yang mampu memberikan upaya lebih dari pemerintah.  terbantu dari partisipasi pengguna jalan, sekaligus membantu para pengguna jalan dalam menekan biaya operasi kendaraannya.

7.Memperluas Lapangan Kerja
Yang menjadi kaitan dari manfaat jalan tol bagi masyarakat umum adalah upaya pemerintah untuk semakin membuka lebar lowongan pekerjaan. Hal ini dikarenakan pengoperasian jalan tol, tentunya membutuhkan tenaga kerja baru untuk menjadi bagian operator dari jalan tol itu sendiri. Terlebih lagi dibutuhkan sift hingga 24 jam. Jadi, dengan jalan tol pun juga memiliki andil untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Transportasi kian lancar, masyarakat juga mendapatkan lapangan pekerjaan.

8. Penghubung Antar Daerah

Jalan tol  merupakan penghubung dari satu daerah ke daerah lainnya dengan sebuah jalur alternatif untuk lebih mempersingkat waktu sehingga jalan yang dilalui bebas akan hambatan serta mampu mengurangi ongkos atau biaya operasi kendaraan agar semakin irit dan mudah. Jadi, akan lebih singkat waktu tempuhnya hingga mencapai tujuan perjalanan.

BALIKPAPAN, - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit memastikan JalanTol Balikpapan-Samarinda (Balsam) diresmikan akhir Oktober 2019.

Bagian yang diresmikan merupakan Seksi II, III, dan IV porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usaha konsorsium PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).

"Sebelumnya dilakukan serah terima dari kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ke Jasa Marga. Setelah itu, tol ini menjalani uji laik fungsi guna mendapatkan sertifikat laik operasi (SLO), baru kemudian diresmikan," kata Danang saat meninjau perkembangan proyek Tol Balsam, Minggu (8/9/2019).

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mengatakan porsi JBS  sudah sangat siap diresmikan, sementara pekerjaan yang masih tersisa dari total keseluruhan berada di Seksi I dan V yang merupakan porsi pemerintah dari APBD dan APBN.

"Ya ini di titik-titik tertentu masih berupa tanah," ucap Desi.

Setelah diresmikan, tol ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sebelum dikenakan tarif sebesar Rp 1.000 per kilometer sesuai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Namun, tarif ini kemungkinkan akan berubah jika PPJT diamandemen terkait diambilalihnya pekerjaan porsi pemerintah sepanjang 3,8 kilometer oleh JBS.

Hingga saat ini, progres pembangunan fisik Seksi II, III, dan IV sudah mencapai 97,57 persen. Sisa pekerjaan tinggal pemasangan rambu dan marka jalan, pembangunan gerbang tol, dan komponen akhir konstruksi.

Sementara Seksi I dan V yang merupakan porsi pemerintah masih terkendala pengadaan lahan. Dua seksi ini, menurut Danang, merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Terdapat dua bidang lahan yang belum bebas dengan kondisi lunak, dan sebagian tanah rawa, yang tidak stabil sehingga membutuhkan rekayasan engineering.

"Struktur lahan harus di-treatment dulu, contohnya dengan
pile slab, termasuk konstrukai untuk jembatan, dan ini ongkosnya mahal," kata Danang.

Oleh karena itu, pihaknya telah bicara dengan PT Jasa Marga (Persero) untuk ikut mengatasi hal ini, dan disambut baik dengan progres positif. "Ini harus kerja keras untuk menyelesaikan. Makanya kami harapkan BUJT berpartisipasi membangun Seksi I dan V yang kami tawarkan," ucap Danang.

Tol pertama di ibu kota baru Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai provinsi ibu kota baru menggantikan Jakarta, melegitimasi kehadiran Jalan Tol Balsam.

Infrastruktur konektivitas ini tak hanya merupakan yang perdana di bumi Kalimantan, melainkan juga sebagai referensi bagi pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi (high quality infrastructure).

Menurut Danang, Tol Balsam juga dirancang sebagai penghubung ibu kota Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan sejumlah kota bisnis lainnya seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kertanegara, dan Bontang. "Terutama Penajam Paser Utara, akan memiliki modal infrastruktur berkualitas tinggi yang melayani fungsi ibu kota negara," ujar Danang.

Dia menambahkan, Tol Balsam semakin strategis ketika didukung infrastruktur konektivitas lainnya menuju Pelabuhan Semayang di Balikpapan, dan Pelabuhan Samarinda. "Konektivitas dengan pelabuhan ini untuk mendukung livelihood bagi ibu kota negara," ucap Danang.

Tol Balsam yang dirancang sepanjang 99,35 kilometer merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dengan skema investasi dan viability gap fund(VGF).

Untuk skema investasi yang dikerjakan PT JBS mencakup Seksi I Km 13, Seksi II, Seksi III, dan Seksi IV (Samboja-Jembatan Mahkota II). Sementara skema VGF yang dikerjakan pemerintah meliputi Seksi 1 (KM13-Samboja) dan Segmen 5 (KM 13-Bandara Sepinggan) Jalan berbayar ini bakal dilengkapi dengan empat gerbang tol.

Keempatnya terletak di gerbang tol (GT) Manggar dengan ramp on/ramp off di Jl Mulawarman dan GT Karang Joang dengan ramp on/ramp off di Jl Soekarno-Hatta KM 13.

Kemudian, GT Samboja dengan ramp on/ramp off yang berada di Jl. Soekarno-Hatta Km 38 dan GT Palaran dengan ramp on/ramp off di Jl. Soekarno-Hatta km 4 (Samarinda). (Hilda B Alexander)

Sumber:
1. Yudho Winarto, 09 September 2019 (OTK Keuangan)
http://m.kontan.co.id/news/tarif-jalan-tol-pertama-di-provinsi-ibu-kota-baru-rp-1000-per-km/?page=3
2.Minggu, 08 September 2019 (OTK Keuangan)
https://properti.kompas.com/read/2019/09/08/104747421/tol-pertama-di-provinsi-ibu-kota-baru-bertarif-rp-1000-per-kilometer?page=all
3. Minggu,20 oktober 2019 (OTK Sarana dan Prasarana)
http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat
4.16 Januari 2016 ( OTK Sarana dan Prasarana)
https://manfaat.co.id/manfaat-jalan-tol-bagi-masyarakat

Dampak Jalan Tol Trans Jawa Terhadap Perekonomian Transportasi

Dampak Jalan Tol Trans Jawa Terhadap Perekonomian Transportasi

Di susun: Laura Amanda

  Pada Era Jokowi ini gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur salah satunya adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan. Jalan tol adalah salah satu tolak ukur sejauh mana kemajuan ekonomi di sebuah bangsa, makro dan mikro.
  Salah satu Mega Project jalan tol di Indonesia yang sedang dikebut pengerjaannya dan hangat dibicarakan oleh pemerintah adalah Project Jalan Tol Trans Jawa. Jalan tol ini membentang dari Merak Banten di ujung barat hingga Banyuwangi di ujung timur sepanjang 1.150 km. Pembangunan Tol Trans-Jawa ini diperlukan dana sebesar Rp.40 triliun lebih, tercakup di dalamnya kebutuhan pembebasan lahan sebesar Rp. 4 triliun.
  Proyek pembangunan tol Trans Jawa dinilai memberikan dampak positif dan negatif baik bagi sektor logistik maupun transportasi. Menurut Ketua Asosiasi (ALI) Zaldy Ilham Masita, mengatakan "dengan adanya tol Trans Jawa, akan memberikan dampak pada efisiensi biaya logistik barang dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa dan dilihat dari sisi logostik Jawa, pasti akan lebih efien." Namun, dengan adanya jalan bebas hambatan ini, maka pergerakan barang akan semakin banyak berada jalur darat dengan angkutan truk.
  Sedangkan arus logistik melalui kereta api atau laut dengan kapal akan semakin menurun. Selain itu, dengan adanya tol Trans Jawa ini dikhawatirkan akan membuat tarif logistik antara truk dengan kereta api dan kapal akan semakin jomplang. Contoh, biaya logistik barang dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan truk sebesar Rp.6 juta per kontainer nya, sedangkan biaya logistik kereta api sebesar Rp.7,5 juta. Bahkan jika menggunakan kapal laut bisa di atas Rp. 8 juta, sedangkan sekarang 90% pergerakan barang menggunakan truk yang akan menyebabkan makro pemerintah kurang konsisten. Keinginannya pun sebaliknya ingin pergerakan barang dari darat ke laut, agar dana pada pembangunan tol Trans Jawa bisa kembali seperti semula dan tidak menyebabkan kerugian bagi transportsi lainnya. Dan juga transportasi seperti kereta api dan kapal pun dapat beroprasi layaknya sebelum ada jalan bebas hambatan ini.
  Dampak dengan andanya tol Trans Jawa ini juga baru dirasakan dalam jangka waktu panjang. Seperti, mahalnya tarif ruas tol Trans Jawa, nampaknya belum terlalu diminati para pengendara.
  Contoh lainnya yaitu, ruas Tol Trans Jawa hanya ramai pada masa liburan Lebaran, Natal, dan lain-lain. Sementara pada hari biasa cenderung sepi karena truk-truk lebih memilih melewati jalur Pantura.

Referensi sumber:
1.  Hilda  B Alexander 28 Mei 2019
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com
2. Septian Deny 31 Agustus 2015
https://m.liputan6.com
3. Aji DharmaBahari 31 Mei 2019
https://www.kompasiana.com
4. Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com 28 Januari 2019
https://m.liputan6.com

Operasi Tangkap Tangan Menyeret Bupati Mesuji

Di Susun Oleh: Nursheilla Dwi Rahmawati

OPERASI TANGKAP TANGAN MENYERET BUPATI MESUJI

Proyek pembangunan infrastruktur.
Operasi tangkap tangan  menyasar ke bupati mesuji periode 2017-2022, Khamami pada 23 Januari 2019. Dalam penindakan tersebut, tim KPK menyita uang pecahan Rp100.000 yang tersimpan dalam satu kardus.
Khamami lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun 2018. Ia menerima sekurang-kurangnya uang suap Rp1,58 miliar dari pihak swasta terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji.
Atas perbuatannya, Khamami dijatuhi vonis hukuman delapan tahun pidana penjara dan denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan. Vonis hakim ini sama dengan apa yang dituntut jaksa penuntut umum.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Siti Insirah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis, menjatuhkan hukuman kurungan penjara terhadap Bupati Mesuji (nonaktif) Khamami selama delapan tahun atas perkara feeproyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Lampung.

"Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12A UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya dalam persidangan tersebut.

Selain delapan tahun kurungan penjara, Khamami juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp300 juta subsider kurungan penjara selama lima bulan.

Dia juga diminta agar membayar uang pengganti sebesar Rp250 juta.

"Jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan penjara selama dua tahun," kata dia.

Tidak sampai di situ, hakim juga tetap memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk tidak dipilih selama empat tahun setelah selesai menjalani hukumannya.

Putusan itu sama sekali tidak turun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara untuk hukuman terdakwa Taufik, hakim menjatuhkan kurungan penjara selama enam tahun serta denda sebesar Rp200 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

"Untuk terdakwa Wawan Suhendra dijatuhi hukuman selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara," tegasnya.

Perbuatan ketiga terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 2017 hingga 2018. Terdakwa Khamami selaku Bupati Mesuji saat itu bersama terdakwa Taufik Hidayat dan Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji melakukan secara bersama-sama berupa kejahatan telah menerima hadiah atau janji.

Mufakat jahat itu tidak hanya dilakukan oleh ketiga terdakwa, ada satu orang yakni Najmul Fikri yang merupakan mantan Kadis PUPR Kabupaten Mesuji ikut terlibat. Namun hingga sidang putusan ini, Najmul hanya ditetapkan sebagai saksi.

Hadiah dan janji yang dilakukan mereka yakni menerima uang tunai sebesar Rp1,58 miliar dari seorang rekanan, Sibron Azis yang juga merupakan pemilik PT Subanus melalui Kardinal selaku bos di PT Jasa Promix Nusantara.

Selain Rp1,58 miliar, mereka juga mendapatkan uang sebesar Rp850 juta dari rekanan yang mengerjakan proyek di bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Mesuji TA 2018. Uang sebesar Rp850 juta itu sengaja dikumpulkan melalui Tasuri.

Uang yang diberikan itu rencana agar dapat jatah proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran (TA) 2018. Proyek itu berupa proyek bidang Bina Marga APBD dan APBD Perubahan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji TA 2018.

"Diduga ada permintaan 12 persen dari total nilai proyek," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

Basaria mengatakan permintaan itu diajukan kepada calon pemenang proyek nantinya. Dalam perkara ini Khamami diduga telah menerima suap Rp 1,28 miliar dari pihak swasta Sibron Azis pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Sucilia Putri. Kedua perusahaan ini yang memenangkan lelang proyek infrastruktur PUPR Kabupaten Mesuji.

Basaria menyebutkan permintaan itu diminta oleh Khamami melalui Sekretaris Dinas PUPR Wawan dan adik bupati Taufik Hidayat. Menurut dia diduga penerimaan imbalan komitmen oleh Bupati Mesuji Khamami itu bukan yang pertama kali.

Terdakwa Khamami selaku Bupati Mesuji saat itu bersama terdakwa Taufik Hidayat dan Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji melakukan secara bersama-sama berupa kejahatan telah menerima hadiah atau janji.

Mufakat jahat itu tidak hanya dilakukan oleh ketiga terdakwa, ada satu orang yakni Najmul Fikri yang merupakan mantan Kadis PUPR Kabupaten Mesuji ikut terlibat. Namun hingga sidang putusan ini, Najmul hanya ditetapkan sebagai saksi.

Hadiah dan janji yang dilakukan mereka yakni menerima uang tunai sebesar Rp1,58 miliar dari seorang rekanan, Sibron Azis yang juga merupakan pemilik PT Subanus melalui Kardinal selaku bos di PT Jasa Promix Nusantara.

Selain Rp1,58 miliar, mereka juga mendapatkan uang sebesar Rp850 juta dari rekanan yang mengerjakan proyek di bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Mesuji TA 2018. Uang sebesar Rp850 juta itu sengaja dikumpulkan melalui Tasuri.

Uang yang diberikan itu rencana agar dapat jatah proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran (TA) 2018. Proyek itu berupa proyek bidang Bina Marga APBD dan APBD Perubahan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji TA 2018.

Sumber Referensi:
1. Andry Novelino, 09 oktober 2019
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191008170101-12-437823/kpk-tangkap-7-kepala-daerah-sepanjang-januari-oktober-2019
2. Antara, 05 September 2019
https://nasional.tempo.co/read/1244130/dinyatakan-korupsi-bupati-mesuji-divonis-8-tahun-penjara
3. Imam Sukamto, 24 Januari 2019
https://www.teras.id/news/pat-2/130160/bupati-mesuji-diduga-terima-suap-rp-128-miliar
4. Palapa pos, 05 september 2019
http://www.palapapos.co.id/listing/view/6025/18/bupati-mesuji-nonaktif-khamami-dihukum-delapan-tahun-penjara